Badawi: Oposisi Menghina Kerajaan

Kuala Lumpur, NK--Krisis politik di Malaysia terus memanas. Perdana Menteri Abdullah Badawi menuduh pihak oposisi telah menghina kerajaan. Itu sama dengan pelanggaran serius terhadap konstitusi. Ancaman hukumannya maksimal tiga tahun penjara. Perseteruan tersebut berawal ketika Majelis Negara Bagian Perak menolak kehadiran Kepala Menteri Zambry Abdul Kadir dan kabinetnya yang diutus langsung oleh Sultan Perak Azlan Shah. Utusan tersebut dari koalisi pendukung pemerintah Barisan Nasional (Barnas). Penolakan sengaja dilakukan Juru Bicara Majelis Negara Bagian Perak V Sivakumar, salah seorang tokoh oposisi dari koalisi Aliansi Rakyat. ”Zambry dan kabinetnya diutus secara resmi oleh sultan. Mereka bisa dianggap tidak menghormati perintah sultan,” ujar PM Badawi seperti dikutip Associated Press Kamis (19/2). Dia kemudian meminta agar perwakilan Barnas di Perak melaporkan Sivakumar ke polisi. Namun, oposisi punya argumen atas tindakannya tersebut. Sivakumar menegaskan bahwa raja sudah melanggar konstitusi dengan menunjuk Zambry. Sebab, penunjukan tersebut tidak atas persetujuan Majelis Negara Bagian Perak. ”Saya putuskan melarang Zambry menghadiri rapat majelis selama 18 bulan. Sedangkan enam anggota kabinetnya setahun (dilarang menghadiri rapat),” tegas Sivakumar