| | |
| Jerusalem, Padek--Senator Amerika Serikat John Kerry membawa surat yang ditujukan untuk Presiden Barack Obama. Surat itu diyakini dari faksi perlawanan Palestina Hamas. Kerry bersama seorang Senator dari Partai Demokrat lainnya mengadakan kunjungan ke Jalur Gaza sejak Kamis (19/2). Diplomat yang pernah maju dalam pemilihan presiden AS pada 2004 itu, merupakan pejabat AS pertama yang mengunjungi Jalur Gaza sejak Hamas menguasai wilayah itu sejak Juni 2007. ”Surat yang ditujukan untuk Obama itu baru dibawa dari kantor kami di Gaza. Diyakini surat itu dari Hamas,” kata Christopher Gunness, petugas badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA seperti dikutip AFP, Jumat (20/2). Namun Gunnes mengaku tidak mengetahui apa isi surat itu. ”Kami sangat menjaga sopan santun di kantor UNRWA. Kami tidak membuka surat orang lain,” ungkapnya. Gunnes menambahkan surat diberikan kepada salah satu Senator AS berpengaruh itu saat bertemu dengan pejabat PBB saat mengunjungi beberapa lokasi di Gaza. Dalam kunjungannya, Kerry tidak menemui satu pun perwakilan Hamas. Namun dia menandaskan bahwa kunjungannya itu tidak terkait dengan apa pun kebijakan negaranya terhadap Hamas. Rencananya, Jumat (20/2), Kerry akan melakukan pertemuan dengan Presiden Israel Simon Peres. Kepala Komite Urusan Luar Negeri Senat AS ini juga dijadwalkan mengunjungi Syria Sabtu (21/2) besok. |
Sabtu, 21 Februari 2009
Hamas Surati Barack Obama
Badawi: Oposisi Menghina Kerajaan
| Kuala Lumpur, NK--Krisis politik di Malaysia terus memanas. Perdana Menteri Abdullah Badawi menuduh pihak oposisi telah menghina kerajaan. Itu sama dengan pelanggaran serius terhadap konstitusi. Ancaman hukumannya maksimal tiga tahun penjara. Perseteruan tersebut berawal ketika Majelis Negara Bagian Perak menolak kehadiran Kepala Menteri Zambry Abdul Kadir dan kabinetnya yang diutus langsung oleh Sultan Perak Azlan Shah. Utusan tersebut dari koalisi pendukung pemerintah Barisan Nasional (Barnas). Penolakan sengaja dilakukan Juru Bicara Majelis Negara Bagian Perak V Sivakumar, salah seorang tokoh oposisi dari koalisi Aliansi Rakyat. ”Zambry dan kabinetnya diutus secara resmi oleh sultan. Mereka bisa dianggap tidak menghormati perintah sultan,” ujar PM Badawi seperti dikutip Associated Press Kamis (19/2). Dia kemudian meminta agar perwakilan Barnas di Perak melaporkan Sivakumar ke polisi. Namun, oposisi punya argumen atas tindakannya tersebut. Sivakumar menegaskan bahwa raja sudah melanggar konstitusi dengan menunjuk Zambry. Sebab, penunjukan tersebut tidak atas persetujuan Majelis Negara Bagian Perak. ”Saya putuskan melarang Zambry menghadiri rapat majelis selama 18 bulan. Sedangkan enam anggota kabinetnya setahun (dilarang menghadiri rapat),” tegas Sivakumar |
New York Post Minta Maaf
Akibat pemuatan itu, kantor pusat News Corp, tempat berkantor New York Post, menjadi sasaran protes para pemimpin organisasi kelompok hak asasi Kamis kemarin waktu setempat.
Diberitakan AFP, Jumat (20/2), dalam kartun itu seorang polisi membunuh monyet. Ini menunjukkan tragedi di Connecticut pada Senin pekan ini saat seorang polisi menembak mati simpanse yang menyerang seorang wanita. Di kartun itu juga, gambar polisi lainnya berkomentar, ”Mereka akan temukan orang lain untuk menulis paket stimulus berikutnya.
Dalam sebuah editorial yang berjudul ”That Cartoon”, New York Post menyatakan, kartun itu ditujukan untuk mengejek penulisan rancangan undang-undang stimulus federal yang janggal.
”Kami tidak bermaksud menyerang orang-orang melalui gambar itu,” tulis New York Post. Ratusan demonstran menuntut New York Post menarik kartun itu. Pemimpin hak asasi kelompok hitam Al Sharpton menganggap ini merupakan serangan rasial terhadap Barack Obama.
”Mereka fikir kami simpanse. Mereka akan mendapati bahwa kami adalah singa,” tegas Sharpton. (*)
Kamis, 19 Februari 2009
Raja Kuwait Siap Bantu Pembangunan Masjid Raya Sumbar
Janji tersebut dilontarkan Amir Kuwait setelah Wakil Ketua Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI Irman Gusman menyodorkan prosposal pembangunan masjid. "Raja (Kuwait) sangat merespon dan berjanji akan membantu," jelas Irman saat berkunjung ke Kuwait, kemarin seperti dikutip rilis yang dikirim ke redaksi Padangkini.
Kunjungan Irman ke Kuwait sebagai utusan khusus Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan undangan kepada Amir Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, menghadiri 5th World Islamic Economic Forum di Indonesia.
Pertemuan ini merupakan kelanjutan 4th World Islamic Economic Forum di Kuwait, tahun lalu. Irman bertemu Amir Kuwait didampingi Utusan Khusus RI untuk Timur Tengah, Alwi Shihab.
Kedatangan Irman dan rombongan disambut oleh Pejabat Kerajan Kuwait (Dewan Amiri) dengan pengawalan khusus kenegaraan.
Selain menyampaikan undangan khusus, Irman juga menyampaikan pesan khusus Presiden Yodhoyono agar hubungan kedua negara dapat lebih ditingkatkan, sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di kedua negara.
Melalui WIEF ini pula, kajian-kajian yang mengarah kepada peningkatan kerjasama dalam bidang pembangunan ekonomi yang saling memberikan manfaat, dapat lebih terformulasikan pada suatu kebijakan yang dapat direalisasikan.
Dalam pertemuan tersebut Amir Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah mengharapkan agar kerjasama yang terjalin selama ini dapat lebih ditingkatkan lagi.
Amir Kuwait juga menyebut hubungan antara Kuwait dengan Indonesia sudah berjalan dengan sangat baik. Namun sayangnya, hubungan yang baik tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Amir berharap, kunjungan melalui delegasi yang dipimpin Irman Gusman, kerjasama yang lebih erat akan terjalin.
Amir Kuwait juga berjanji akan menginstruksikan jajarannya di Kuwait Investment Authority (KIA) untuk mempelajari kemungkinan berinvestasi di Indonesia dan peluang peningkatan kerjasama di bidang ekonomi.
Usai bertemu dengan Amir, Irman dan rombongan juga melakukan pertemuan dengan lembaga keuangan dan investasi di Kuwait.
Caleg Partai Amanat Nasional Sumbar akan terima hadiah hingga Rp 7,5 Millar dari Ketua Umum Sutrisno Bachir
"Saya berjanji bagi caleg dari PAN yang berhasil menduduki kursi di DPRD dan DPR RI akan saya beri hadiah uang, tapi dengan syarat perolehan suaranya sesuai dengan BPP," ujarnya dihadapan kader PAN se Sumatera Barat, dalam acara Temu Kader dan Pembekalan Calon Anggota Legislatif di Hotel Pangeran Beach, Kota Padang, Rabu (18/2)
Uang yang diberikan menurut Sutrisno berasal dari DPP PAN. Bagi caleg PAN yang berhasil duduk di DPRD Kabupaten atau Kota dengan perolehan suara sesuai BPP akan mendapat hadiah Rp250 juta, untuk tingkat provinsi akan memperoleh hadiah Rp1 miliar. Sedangkan untuk DPR RI akan mendapat uang senilai Rp2,5 miliar.
"Dan jika kader PAN berhasil meraih suara terbanyak dari seluruh partai yang ada di Indonesia atau juara umum, atau memperoleh suara terbanyak di Indonesia maka ia akan memperoleh uang Rp5 miliar dan bisa bertambah menjadi Rp7,5 miliar," katanya.
Mendengar pernyataan Sutrisno, seluruh kader PAN yang hadir langsung bertepuk tangan. "Pemberian hadiah ini bertujuan untuk memotivasi para caleg dari PAN untuk memperoleh suara terbanyak," katanya.
Selain itu Sutrisno Bachir juga menyerahkan sumbangan dana untuk DPD PAN se-Sumatera Barat senilai Rp100 juta.
Artis Nasional Lepas Penyu di Sikuai, Sumatera Barat
PADANG--Sejumlah artis nasional, sutradara, dan fotografer akan melepaskan anak penyu atau tukik serta penanaman terumbu karang di Pulau Sikuai, Jumat (20/2).
Selain Christine Hakim, artis yang ikut adalah Katon Bagaskara, Ira Wibowo, Henidar Amroe, Tasman Taher, Tina Astari, dan Jian Batari. Sedangkan sutradara yang ikut adalah Budhinova Restu dan produser Bambang Driasmoro.
Sejumlah fotografer senior Indonesia juga terlibat dalam acara ini sambil mengabadikan moment langka ini. Mereka adalah Mustakim Irsan, Donovan Dennis Laoh, Alfred M Lilipaly, dan ET Hadi Saputra.
Ridwan Tulus dari Green Tourism Institute of Sumatra & Beyond dan Nofrins Napilus dari www.West-Sumatra.com yang menjadi panitia melalui siaran persnya menyebutkan, para arti dan fotografer akan melakukan golden walk mengelilingi Pulau Sikuai sebelum melakukan aksi penanaman terumbu karang dan pelepasan tukik di pulau yang indah itu.
"Terumbu-terumbu karang yang ditanam akan dinamai seperti nama artis dan tokoh-tokoh yang hadir, kami berharap mereka kaan mempromosikan Sikuai dalam setiap kesempatan," demikian siaran pers tersebut.
Siaran pers juga menyebutkan acara tersebut didukung Sikuai Island Resort, PHRI Sumbar, ASITA Sumbar, Dinas Pariwisata Kota Padang, Garuda Indonesia, Taman Budaya Padang, dan MPKAS (Masyarakat Peduli Kereta Api Sumatera Barat).
Para artis yang berkunjung ke Sikuai hanya sebagian dari sejumlah artis yang datang ke Sumatera Barat untuk tujuan utama menghadiri peresmian kereta api uap di Sawahlunto sekaligus perayaan Hari Pers Nasional-HUT PWI Sumatera Barat, Sabtu (21/2).
Artis lainnya, Slamet Raharjo, Olivia Zalianty, dan Novita Anggia datang Sabtu pagi. Mereka direncanakan naik kereta api wisata dari Padang menuju Solok. Sedangkan Ratih Sanggar datang sehari sebelumnya untuk berdakwah di Solok
Artis Nasional Lepas Penyu di Sikuai, Sumatera Barat
PADANG--Sejumlah artis nasional, sutradara, dan fotografer akan melepaskan anak penyu atau tukik serta penanaman terumbu karang di Pulau Sikuai, Jumat (20/2).
Selain Christine Hakim, artis yang ikut adalah Katon Bagaskara, Ira Wibowo, Henidar Amroe, Tasman Taher, Tina Astari, dan Jian Batari. Sedangkan sutradara yang ikut adalah Budhinova Restu dan produser Bambang Driasmoro.
Sejumlah fotografer senior Indonesia juga terlibat dalam acara ini sambil mengabadikan moment langka ini. Mereka adalah Mustakim Irsan, Donovan Dennis Laoh, Alfred M Lilipaly, dan ET Hadi Saputra.
Ridwan Tulus dari Green Tourism Institute of Sumatra & Beyond dan Nofrins Napilus dari www.West-Sumatra.com yang menjadi panitia melalui siaran persnya menyebutkan, para arti dan fotografer akan melakukan golden walk mengelilingi Pulau Sikuai sebelum melakukan aksi penanaman terumbu karang dan pelepasan tukik di pulau yang indah itu.
"Terumbu-terumbu karang yang ditanam akan dinamai seperti nama artis dan tokoh-tokoh yang hadir, kami berharap mereka kaan mempromosikan Sikuai dalam setiap kesempatan," demikian siaran pers tersebut.
Siaran pers juga menyebutkan acara tersebut didukung Sikuai Island Resort, PHRI Sumbar, ASITA Sumbar, Dinas Pariwisata Kota Padang, Garuda Indonesia, Taman Budaya Padang, dan MPKAS (Masyarakat Peduli Kereta Api Sumatera Barat).
Para artis yang berkunjung ke Sikuai hanya sebagian dari sejumlah artis yang datang ke Sumatera Barat untuk tujuan utama menghadiri peresmian kereta api uap di Sawahlunto sekaligus perayaan Hari Pers Nasional-HUT PWI Sumatera Barat, Sabtu (21/2).
Artis lainnya, Slamet Raharjo, Olivia Zalianty, dan Novita Anggia datang Sabtu pagi. Mereka direncanakan naik kereta api wisata dari Padang menuju Solok. Sedangkan Ratih Sanggar datang sehari sebelumnya untuk berdakwah di Solok
Fawzi Bahar Meniru Obama ; Dari Acara Pelantikan Sampai Sumpah Diulang
Siang kemarin, warga Padang resmi memiliki pemimpin baru. Prosesi pelantikan Fauzi Bahar-Mahyeldi Ansharullah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang lima tahun mendatang, sekaligus menjadi pemimpin pertama yang dipilih langsung warga ibukota Sumbar ini. Ratusan karangan bunga berjejer menyambut pemimpin baru. Trotoar di sepanjang Jalan Bagindo Aziz Chan dan M Yamin, depan Mapoltabes, bertabur karangan bunga ucapan selamat. Sejak pagi, ribuan undangan telah memadati kompleks gedung Bagindo Aziz Chan, menyaksikan acara bersejarah itu. Acara pelantikan yang menelan biaya sekitar Rp300 juta itu, memang terasa istimewa. Para undangan yang dibagi pada beberapa kelompok undangan, diupayakan kenyamanan semaksimal mungkin.
Sementara para tamu elit, seperti tokoh nasional, ninik mamak, alim ulama, penghulu, hingga keluarga besar kedua tokoh sentral Kota Padang itu, harus melalui proses pengamanan ketat, ketika memasuki gedung utama. “Seperti di bandara saja,” celetuk seorang ibu-ibu, ketika harus memperlihatkan isi tasnya, dan melewati “gerbang deteksi”.
Pelantikan yang molor sekitar satu jam dari jadwal semula itu, diawali dengan kata sambutan protokol. Namun tiba-tiba “Zzzzzz...zzz,” suara storing (gangguan) sound system, yang terdiri 20 pengeras suara di ruangan itu menggelegar, membuat kaget para undangan.
Bahkan, seorang ibu-ibu terpaksa pindah duduk, akibat kaget. Kondisi itu terjadi sekitar tiga kali selama acara, sehingga beberapa kali pula konsentrasi para undangan terpecah akibat suara berisik itu. Tak hanya itu, ruangan yang hanya berkapasitas sekitar 3.000 orang, ternyata melebihi kapasitas. Alhasil, banyak undangan terpaksa berdiri dan memperhatikan dari luar gedung utama.
Hingga akhirnya, sekitar pukul 09.30 WIB, rombongan keluarga besar Fauzi Bahar dan Mahyeldi Ansharullah tiba di lokasi baralek gadang. Layaknya dayang-dayang, dengan mengenakan seragam biru dan hijau muda, mereka mengiringi kedatangan “anak daro-marapulai ke pelaminan. Menariknya, pemimpin baru Kota Padang ini diarak dengan bendi dari rumah dinas di Jalan Ahmad Yani menuju Gedung Bagindo Aziz Chan.
Saking padatnya tamu, ada beberapa anggota keluarga wali kota dan wakil wali kota terpilih itu, berdiri. Bahkan, adik Fauzi Bahar pun terpaksa duduk di tangga menuju kursi tamu nasional. Begitujuga tujuh dari sembilan anak Mahyeldi Ansharullah yang hadir, juga terpaksa bergantian duduk. Waktu yang ditunggu pun tiba. Suasana khidmat menyelimuti atmosfir lokasi alek. Prosesi pengambilan sumpah, akhirnya dimulai.
Babendi-bendi: Fauzi Bahar-Mahyeldi Ansharullah diarak babendi-babendi dari rumah dinas menuju Gedung Bagindo Aziz Chan, sebelum pelantikan, Rabu (18/2).
Entah karena grogi atau kalimatnya kepanjangan, kalimat sumpah jabatan kepala daerah baru Kota Padang yang mengenakan baju kebesaran serba putih itu, terpaksa diulang dua kali oleh Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi. Ya, mirip seperti pelantikan Presiden AS, Barack Obama. Saat melafalkan kalimat “Memegang Teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,” ucapan Fauzi-Mahyeldi tercekat sehingga tak serentak membacanya.
Rela Tidak Berdagang
Sementara itu, di luar gedung, antusias masyarakat menyaksikan pelantikan pemimpin baru mereka, cukup besar. Dengan pakaian seadanya, dan sendal jepit, mereka rela membawa bekal nasi dari rumah dan mau meninggalkan pekerjaan mereka untuk melihat acara pelantikan tersebut.
Suarni, 48, Marnaini, 54 dan Nurlis, 47 contohnya. Tiga sekawan ini rela naik bus umum pagi-pagi sekali dari tempat kediaman mereka di kawasan Bungo Pasang Tabing Padang. Sejak subuh, ketiganya mengaku telah sibuk memasak nasi dan lauk-pauk untuk anggota keluarga mereka di rumah, untuk bekal makan siang di gedung Bagindo Azis Chan nantinya. Mereka tidak tahu, panitia acara menghidangkan makanan gratis bagi para pengunjung.
Suarni dan Marnaini yang biasanya berdagang kecil-kecilan di depan rumah, rela tutup satu hari demi menyambut acara spesial bagi mereka ini. Bahkan, Nurlis yang sejak bertahun-tahun lalu bekerja sebagai buruh cuci, rela bekerja mencuci pakaian pelanggannya sejak subuh, agar tak tertinggal momen bersejarah itu. Ketika ditanya kenapa ketiganya sangat tertarik dengan Fauzi Bahar, serentak ketiga ibu-ibu ini menjawab “Subuh Mubarokah”. “Sangat mendidik bagi anak-anak kami,” ujar Nurlis.
Mobil Diderek
Tak semua memang pengunjung yang tertib. Beberapa dari mereka, ada yang memarkirkan mobil di sembarang tempat. Aparat Poltabes Padang terpaksa melakukan penertiban dengan menderek sebuah mobil Daihatsu Xenia nomor polisi BA 2550 TO. Mobil ini langsung diderek aparat ke Mapoltabes Padang.
Wakasat Lantas Poltabes Padang AKP Daswati D menuturkan, pihaknya telah dua kali memberitahukan keberadaan mobil tersebut melalui pengeras suara. Namun pemilik kendaraan tidak juga ke luar memindahkan mobilnya.SK Gubernur SUMUT (sepertinya) bermasalah
JAKARTA - Pihak Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sedang melakukan evaluasi terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut Syamsul Arifin No.130/3422.K/2008 tanggal 26 September 2008. SK Gubernur yang merupakan rekomendasi pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) itu oleh tim pencari fakta DPRD Sumut dinilai salah.
Juru Bicara Depdagri Saut Situmorang menjelaskan, langkah evalusi terhadap SK Gubsu itu merupakan hal yang biasa dan sudah sering dilakukan Depdagri terhadap sejumlah keputusan kepala daerah. Bila dari hasil evaluasi ditemukan ada kesalahan terkait kelengkapan dan dasar pertimbangan keluarnya SK itu, maka Depdagri akan minta agar SK tersebut dievaluasi.
"Bila ditemukan kesalahan, maka akan diminta untuk diperbaiki atau dievaluasi. Bila tidak dilakukan perbaikan, pemerintah pusat akan minta agar dibatalkan. Itu mekanisme yang sudah biasa berlaku sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap kebijakan daerah," urai Saut kepada JPNN di kantornya, Kamis (19/2).
Dijabarkan Saut, di UU No.32 Tahun 2004 diatur mengenai evaluasi yang bersifat preventif, yakni kebijakan daerah baru bisa disahkan setelah dievaluasi oleh pemerintah pusat. Ada 4 jenis kebijakan daerah yang harus dievaluasi dulu oleh pemerintah pusat sebelum disahkan, yakni raperda APBD, raperda tentang pajak daerah, raperda tentang retribusi daerah, dan raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.
"Sedangkan Surat Keputusan Gubernur itu termasuk dalam kategori kebijakan yang dievaluasi setelah disahkan," ujar Saut.
Parameter yang digunakan dalam evaluasi, kata Saut, adalah konsistensi kebijakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kesesuain substansi materi dengan kepentingan masyarakat luas.
Saat ditanya apakah dengan demikian tim pencari fakta DPRD Sumut tidak punya kewenangan menilai SK Gubernur tersebut, Saut tidak menjawab tegas. "Salah atau benar, itu ada lembaga tersendiri yang menilai. Jangan semua menempatkan diri sebagai lembaga peradilan. Tapi sebagai sebuah masukan, patut dihargai," ujar Saut. Tim pencari fakta DPRD pada Rabu (18/2) lalu sudah menemui Dirjen Otda Sodjuangon Situmorang terkait SK Gubsu itu.
Pada kesempatan yang sama Saut juga menyampaikan pernyataan resmi Depdagri yang menyesalkan terjadinya aksi anarkis 3 Februari lalu yang berujung tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat. Dia berharap semua pihak untuk secara berpikir tenang dan jernih menyikapi kasus ini. "Saya berharap semua pihak untuk meletakkan penanganan persoalan ini kepada institusi yang memang menurut aturan perundang-undangan berwenang menyelesaikan persoalan ini, dengan tetap menjunjung azas praduga tidak bersalah," urai pria kelahiran Balige, Sumut, itu.
BPK ketahuan (juga) bermasalah
Juru bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, KPK menilai sudah cukup bukti untuk menjadikan Bagindo sebagai tersangka dan menahannya. “Karena itu setelah kita tetapkan sebagai tersangka, kita lakukan penahanan. Selanjutnya untuk 20 hari ke depan, tersangka kita titipkan di Rutan Cipinang,” ujar Johan di KPK, Kamis (19/2) sore.
Karenanya, KPK menjerat Bagindo dengan pasal 12 e atau pasal 12 a, atau pasal 5 ayat (2), atau atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut Johan, pasal-pasal yang disangkakan tersebut karena Bagindo menerima pemberian dalam kapasitasnya sebagai auditor BPK. “Jadi kita jerat dengan pasal penyuapan,” terang Johan.
Mantan wartawan ini merincikan, dari pengembangan penyidikan maupun fakta di persidangan terungkap bahwa Bagindo menerima uang sebesar Rp 650 juta dari Taswin Zein. Adapun Taswin adalah mantan Kasubdit Pengembembangan Sistem dan Inovasi, Direktorat Produktivitas Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Latas) Depnakertrans.
Namun ditanya kemana aliran uang setelah diterima Bagindo, Johan mengatakan bahwa KPK masih terus melacaknya. “Kita masih dalami terus dan lakukan pengembangan kemana saja uangnya. Apakah ahnya untuk tersangka (Bagindo) saja atau juga mengalir ke pihak lain seperti anggotra tim audit atau atasannya,” ujar Johan.
Sebenarnya, Bagindo sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak Jumat (13/2) pekan lalu. Sebelumnya, Ketua KPK Antasari Azhar mengungkapkan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti dan fakta di persidangan atas Taswin Zein dalam korupsi Proyek Pengembangan Sistem Pelatihan dan Pemagangan serta proyek Peningkatan Fasilitas Mesin dan Peralatan Pelatihan Sebagai Tempat Uji Kompetensi pada 2004-2005 di Depnakertrans.
Dari persidangan diketahui bahwa Taswin telah memberikan uang sebesar Rp 650 juta kepada Bagindo Quirinno selaku auditor BPK yang menangani audit proyek di Depnakertrans.
Bagindo menerima uang dari Taswin lantaran dalam proses audit, terungkap telah terjadi penyimpangan dalam proyek tersebut, seperti adanya kemahalan harga dan kelambatan pekerjaan
DPRD Bukittingi bermasalah dengan uang senilai Rp 1 Milliar
Bahkan menurut ARAK, salah seorang anggota DPRD Bukittinggi yang selalu mengaku tidak pernah mengikut kunker, juga ditemui namanya dengan nilai pengeluaran sebanyak Rp36 juta lebih. Sementara dana keseluruhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hasil audit BPK itu sebesar Rp900 juta lebih. Sedangkan anggota DPRD yang mengaku tidak pernah ikut kunker itu adalah Amril Amir. Di mana dia sebelumnya beberapa kali kepada koran ini menyatakan tidak pernah mengikuti kunker.
Kepada wartawan koordinator ARAK Alfianus Dt Samiak didampingi Bendahara Young Happy, Humas Sabirin Rahmat, serta Tasmon S temuan itu diperoleh, setelah pihaknya ”membedah” hasil audit BPK.
”Hasilnya sangat mengejutkan, karena ada dana sebanyak Rp1 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan DPRD,” kata Alfianus sembari memberikan bukti foto copy audit BPK.
Young Happy menambahkan, kendati temuan BPK bersifat sementara, pihaknya senantiasa akan menelusuri laporan BPK tersebut. Karena bukti yang ditemukan baru untuk tahun 2006. Temuan ini sebutnya, akan dikaji oleh tim ARAK. Seandainya nanti dapat dibuktikan pelanggaran maka ARAK akan memasukkan laporan resmi kepada pihak yang berwenang.
Alfianus menambahkan, dalam hal ini ARAK akan tetap proporsional di dalam menanggapi persoalan ini. Sebab pihaknya tidak ingin memberi image negatif yang kerjanya hanya mencari-cari kesalahan.
”Selain melakukan investigasi terhadap temuan dari pengeluaran untuk legislatif Kota Bukittinggi, kami juga akan melakukan investigasi terhadap pengeluaran eksekutif,” tegas Alfianus.
Sudah Clear
Wakil Ketua DPRD Bukittinggi Darwin yang dikonfirmasi terpisah terkait dengan hasil audit BPK ini mengaku sangat berterimakasih atas koreksi ARAK yang selalu mengawal kinerja eksekutif dan legislatif Bukittinggi agar tidak melakukan penyelewengan. Bahkan dia mengaku sudah mengetahui hasil audit BPK tersebut dan sekarang sudah diperbaiki.
”Karena hasil audit BPK tersebut baru bersifat sementara dan harus diperbaiki, Sekwan sudah memperbaikinya, termasuk surat tugas dan hasil laporan perjalanan dinas. Semuanya sudah clear (bersih, red),” jawab Darwin melalui ponselnya.
Ketua Komisi A DPRD Bukittinggi Amril Amir juga mengakui hal yang sama. Dia kembali menegaskan, tidak pernah mengikuti kunker. Hasil temuan BPK itu sebutnya juga sudah diselesaikan, dalam arti sudah dicocokkan dengan kondisi sebenarnya, termasuk menghilangkan namanya dari daftar kunker karena tidak pernah mengikutinya.
”Semuanya sudah selesai, baik temuan sementara BPK, maupun nama saya yang dimasukkan dalam daftar kunker. Padahal, saya tidak pernah mengikuti, kecuali perjalanan dinas ke berbagai departemen di pusat,” jelas Amril AmirPelantikan Walikota Padang
“Jadi, dalam visi dan misi kepala daerah, pengembangannya bukan lagi untuk kalangan tertentu, tapi visi dan misi itu sudah menjadi milik seluruh masyarakat,” kata Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi usai melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang periode 2009-2014, Fauzi Bahar-Mahyeldi Ansharullah di gedung Bagindo Aziz Chan, Rabu (18/2).
Dalam pelantikan yang juga dihadiri tokoh nasional, Ketua Komisi X DPR-RI Irwan Prayitno, anggota DPR RI Patrialis akbar, mantan Menko Kesra dan Gubernur Sumbar Azwar Anas, Ketua DPP PAN Soetrisno Bachir, Gamawan juga mengingatkan Fauzi-Mahyeldi untuk membuat perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, harus melalui dialog perencanaan dengan berbagai pihak agar pembangunan tepat sasaran.
“Kebijakan harus mampu mengakomodir permasalahan, sehingga dalam implementasinya lebih jelas. Jangan pula, melakukan program hanya secara parsial, sebab akan berakibat pada mandeknya pembangunan,” tukas Gamawan usai acara yang juga disiarkan secara live oleh Padang TV itu.
Dia menegaskan, kepala daerah baru juga harus memprioritaskan pembiayaan publik. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, APBD Kota Padang, penyerapannya didominasi belanja dan gaji pegawai. “Makanya, perumusan harus jelas dalam RPJM nanti,” tandasnya.
Guna memajukan Padang lima tahun ke depan, Ketua DPRD Kota Padang Hadison menyatakan siap mendukung kepala daerah baru, selama program dan penjabaran visi dan misinya jelas. “Tapi kami tunggu dulu RPJM yang disusun Pemko, apakah bisa mengimplementasikan visi dan misi, atau tidak,” tegas Hadison.
Contoh Ahmadinejad
Dalam pidatonya, Gubernur menyinggung perlunya perencanaan matang merumuskan RPJM dan RPJP. Kesalahan dalam merumuskan RPJM dan RPJP, tidak hanya berdampak jangka pendek, tapi juga jangka panjang. “Sebab, ada kota yang semakin tua semakin semrawut, tapi ada juga yang semakin berseri-seri,” ulasnya.
Terkait bertebarannya terminal bayangan di Kota Padang, yang menjadi sumber kemacetan lalu lintas, Gamawan menyarankan, tak ada salahnya Pemko Padang berkaca pada kepemimpinan Presiden Iran Ahmadinejad, yang berupaya menampung aspirasi masyarakat, tentang pembenahan perhubungan di negara tersebut. “Padang harus tumbuh menjadi kota yang nyaman. Tidak macet lagi dan terminal tak bertaburan di mana-mana. Jika ini dibiarkan, investor merasa tidak nyaman dan bisa lari,” saran Gubernur.
Penataan perlu dilakukan dengan melibatkan tim ahli, seperti apa persolan transportasi di Kota Padang, sehingga saat direalisasikan tidak menimbulkan masalah baru. “Contohnya dalam membangun terminal, kajiannya harus jelas, dan mampu mengakomodir semua permasalahan transportasi di Kota Padang,” pungkasnya.
Program Kerja 100 Hari
Fauzi Bahar-Mahyeldi Ansharullah dalam jumpa pers usai pelantikan di Gedung Bagindo Aziz Chan, mengumumkan program kerja 100 hari pertama. “Tiga dari enam program gratis yang kami janjikan, akan kami laksanakan dalam 100 hari kerja pertama. Yakni, KTP gratis, akte kelahiran gratis dan pengobatan gratis,” ujarnya.
Untuk pengobatan gratis, sudah berlaku efektif mulai 1 Maret mendatang. “Anggarannya diambilkan dari Bazda Kota senilai Rp400 juta pada tahap pertama tahun ini. Warga kota dalam hal ini, hanya memikirkan bagaimana untuk sampai ke puskesmas. Obat gratis, lalu ongkos pulang kita kasih Rp2 ribu,” ulas Fauzi.
Untuk akte kelahiran dan KTP gratis, akan berlaku efektif 1 April mendatang. “Saat ini, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan sudah connect dengan sejumlah klinik bersalin di Kota Padang. Sejumlah tenaga medis nantinya mengirim SMS ke nomor Dinas Capil, data nama anak, tempat dan tanggal lahir,” ulas Fauzi.
Nantinya, petugas Capil yang bekerja 24 jam (shift) di kantornya akan membuat langsung akte kelahiran tersebut untuk kemudian diantar di rumah sakit atau klinik bersalin bersangkutan. “Pendek kata, sebelum ibu dan anak pulang ke rumah, akte kelahiran itu sudah siap dan sampai ke tangan warga,” tuturnya.
Sementara itu, guna mendukung program KTP gratis berjalan sukses, Fauzi akan mengganti sejumlah petugas yang mengurus KTP di setiap kelurahan dengan petugas yang baru. “Sudah rahasia umum, sejumlah petugas lama sudah terkontaminasi dengan segala hal yang berbau KKN dalam pengurusan KTP. Dalam waktu dekat, saya akan memasukkan sejumlah pejabat eselon IV yang baru di setiap kelurahan untuk mengurus pelayanan KTP gratis tersebut,” tutup FauziRabu, 18 Februari 2009
Selasa, 17 Februari 2009
Mega Proyek Padang Bay City Mulai akhir tahu 2009
"Studi kelayakan pembangunan terowongan telah selesai November lalu sementara studi kelayakan pelabuhan baru selesai pertengahan Mei, selain itu Wali Kota akan ke Belanda untuk melihat rencana PBC dan merampungkan kontrak kerja," jelas Eddy Pieters dari PT Amagedon didampingi Direktur Herren Knecht Mr. Bart Veer dan Wali Kota Padang Fauzi Bahar dalam jumpa pers di Gedung Bagindo Aziz Chan, Rabu (18/2).
Amagedon merupakan konsorsium investor dari Belanda dan Jerman sedang PT Herren Knecht merupakan perusahaan yang akan membangun terowongan Pegambiran hingga Timbalun, Teluk Kabung.
Sementara menurut Bart Veer, di lokasi PBC seluas 32 hektar akan dibangun apartemen dan lapangan golf. Proyek reklamasi pantai Teluk Bayur dan pembangunan terowongan itu diperkirakan akan menelan biaya Rp9,1 triliun.
"Diperkirakan sekitar 5.000 pekerja akan terlibat dalam proyek ini, sebagian besar merupakan pekerja dari Indonesia dan beberapa pekerja asing, para pekerja tersebut akan dikursuskan bahasa Inggris," kata Bart Veer.
Proyek yang disiapkan dalam kerja sama itu antara lain pembangunan proyek resor reklamasi Padang Bay City seluas 32 hektar, terowongan di bawah pebukitan antara Bungus dengan lokasi Padang Bay City, lapangan golf resor, pengembangan dua pulau kecil dan perluasan Pelabuhan Teluk Bayur
Fawzi Bahar : PKL tidak digusur, cuma ditata
Namun Fauzi membantah tindakan yang akan dilakukannya berupa penggusuran namun menurutnya akan dilakukan penataan ulang lokasi PKL.
"Jadi PKL ini tidak digusur namun hanya ditata kembali lokasinya sehingga kondisi kota tidak semerawut lagi, tidak amburadul lagi," kata Fauzi usai sidang pleno LKPj Wali Kota Padang di Kantor DPRD Padang tadi malam.
Sebelumnya Kepala Dinas Pasar Kota Padang Deno Indra Firmansyah menyatakan akan menertibkan ratusan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang terutama PKL yang berjualan di loksai-lokasi yang dilarang.
Menurut Deno, penertiban dilakukan untuk menata kembali pasar yang kini semrawut dan macet karena pedagang berjualan menggunakan badan jalan dan trotoar.
Dinas Pasar saat ini sedang mempersiapkan penataan bagi PKL dan akan bekerjasama dengan pihak Kesbangpol, Satpol PP dan pihak terkait lainnya untuk melakukan penertiban. Meski diindikasikan akan berbuah konflik, namun Deno mengatakan telah siap dengan resiko pada saat penertiban
Mulai 19 Februari 2009 pembuatan KTP,Akta kelahiran dan berobat ke Puskesmas gratis!!
"Dalam tiga bulan pertama akan fokus ke tiga program gratis dulu baru pada tiga bulan berikutnya tiga program gratis selanjutnya," kata Fauzi Bahar usai sidang LKPj di DPRD Padang, Senin (16/2) malam.
Tiga hal gratis yang segera direalisasikan adalah pembuatan KTP gratis, akta kelahiran gratis dan berobat gratis ke Puskesmas bagi warga miskin. Bahkan untuk berobat gratis, Fauzi juga menjanjikan pasien akan diberi ongkos pulang Rp2 ribu yang dananya diambil dari dana zakat.
"Sementara akta kelahiran, tiap anak yang lahir di Kota Padang langsung menerima akta, jadi Pemko akan jemput bola," kata Fauzi.
Sementara tiga hal gratis lainnya yakni uang pembangunan di sekolah negeri gratis, uang sekolah dan buku paket gratis khusus bagi siswa miskin di sekolah negeri dan gratis biaya administrasi puskesmas untuk semua warga akan direalisasikan tiga bulan berikutnya.
Gamawan Fawzi minta Fawzi Bahar atasi kemacetan kota Padang
"Dengan dilantiknya Wako, Padang tidak macet lagi dan tidak berhamburan terminal bayangan, semoga Kota Padang menjadi kota yang nyaman, sebab bila tidak maka akan ditinggalkan investor," kata Gamawan Fauzi dalam sambutannya sebelum melantik Fauzi Bahar dan Mahyeldi Ansharullah menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang di Gedung Bagindo Aziz Chan, Rabu (18/2).
Menurut Gamawan, sebagai barometer Sumbar pembangunan di Padang harus dilakukan melalui perencanaan. "Hari ini Kota Padang berbahagia karena memiliki wali kota baru, namun dibalik itu tertumpang banyak harapan masyarakat yang tidak mungkin diwujudkan semua," kata Gamawan.
Menurutnya semua harapan masyarakat tersebut dapat dijawab dengan pembangunan yang tertata dan terencana serta merata ke semua daerah.
912.204 orang jadi ancaman bagi pelaksanaan Pemiliu
PADANG--Sebanyak 912.204 pemilih dari 3.144.383 pemilih Sumatera Barat yang sudah masuk dalam daftar Pemilih Tetap belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Dari total angka tersebut, seluruh pemilih di Mentawai atau 100 persen DPT belum memiliki NIK disusul Kota Padang 73 persen.
Ketua KPU Sumbar Marzul Veri mengatakan, UU No.10/ 2008 pasal 33 ayat 2 disebutkan DPT memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, tanggal lahir dan NIK. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka DPT akan cacat hukum, bahkan bisa jadi KPU akan digugat oleh caleg.
"Kalau tidak ada NIK, akan cacat hukum, bisa saja caleg yng kalah setelah Pemilu akan mempersoalkan NIK, karena dianggap KPU mengada-ngada nama DPT," kata Veri di kantor KPU Sumbar, Jumat (13/2).
Menurut Veri, tugas untuk pemberian NIK bagi daftar pemilih merupakan tugas pemerintah kabupaten dan kota melalui Kantor Catatan Sipil. Namun hingga saat ini pihak Capil pun telah angkat tangan dengan persoalan ini.
"Beberapa daerah telah angkat tangan dengan persoalan ini, kita akan terus mendesak Pemda untuk menyelesaikan NIK, biar bagaimanapun DPT harus pakai NIK. Besok kita akan bahas ini dalam rapat kordinasi dengan Gubernur, " kata Veri.