“Jadi, dalam visi dan misi kepala daerah, pengembangannya bukan lagi untuk kalangan tertentu, tapi visi dan misi itu sudah menjadi milik seluruh masyarakat,” kata Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi usai melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang periode 2009-2014, Fauzi Bahar-Mahyeldi Ansharullah di gedung Bagindo Aziz Chan, Rabu (18/2).
Dalam pelantikan yang juga dihadiri tokoh nasional, Ketua Komisi X DPR-RI Irwan Prayitno, anggota DPR RI Patrialis akbar, mantan Menko Kesra dan Gubernur Sumbar Azwar Anas, Ketua DPP PAN Soetrisno Bachir, Gamawan juga mengingatkan Fauzi-Mahyeldi untuk membuat perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, harus melalui dialog perencanaan dengan berbagai pihak agar pembangunan tepat sasaran.
“Kebijakan harus mampu mengakomodir permasalahan, sehingga dalam implementasinya lebih jelas. Jangan pula, melakukan program hanya secara parsial, sebab akan berakibat pada mandeknya pembangunan,” tukas Gamawan usai acara yang juga disiarkan secara live oleh Padang TV itu.
Dia menegaskan, kepala daerah baru juga harus memprioritaskan pembiayaan publik. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, APBD Kota Padang, penyerapannya didominasi belanja dan gaji pegawai. “Makanya, perumusan harus jelas dalam RPJM nanti,” tandasnya.
Guna memajukan Padang lima tahun ke depan, Ketua DPRD Kota Padang Hadison menyatakan siap mendukung kepala daerah baru, selama program dan penjabaran visi dan misinya jelas. “Tapi kami tunggu dulu RPJM yang disusun Pemko, apakah bisa mengimplementasikan visi dan misi, atau tidak,” tegas Hadison.
Contoh Ahmadinejad
Dalam pidatonya, Gubernur menyinggung perlunya perencanaan matang merumuskan RPJM dan RPJP. Kesalahan dalam merumuskan RPJM dan RPJP, tidak hanya berdampak jangka pendek, tapi juga jangka panjang. “Sebab, ada kota yang semakin tua semakin semrawut, tapi ada juga yang semakin berseri-seri,” ulasnya.
Terkait bertebarannya terminal bayangan di Kota Padang, yang menjadi sumber kemacetan lalu lintas, Gamawan menyarankan, tak ada salahnya Pemko Padang berkaca pada kepemimpinan Presiden Iran Ahmadinejad, yang berupaya menampung aspirasi masyarakat, tentang pembenahan perhubungan di negara tersebut. “Padang harus tumbuh menjadi kota yang nyaman. Tidak macet lagi dan terminal tak bertaburan di mana-mana. Jika ini dibiarkan, investor merasa tidak nyaman dan bisa lari,” saran Gubernur.
Penataan perlu dilakukan dengan melibatkan tim ahli, seperti apa persolan transportasi di Kota Padang, sehingga saat direalisasikan tidak menimbulkan masalah baru. “Contohnya dalam membangun terminal, kajiannya harus jelas, dan mampu mengakomodir semua permasalahan transportasi di Kota Padang,” pungkasnya.
Program Kerja 100 Hari
Fauzi Bahar-Mahyeldi Ansharullah dalam jumpa pers usai pelantikan di Gedung Bagindo Aziz Chan, mengumumkan program kerja 100 hari pertama. “Tiga dari enam program gratis yang kami janjikan, akan kami laksanakan dalam 100 hari kerja pertama. Yakni, KTP gratis, akte kelahiran gratis dan pengobatan gratis,” ujarnya.
Untuk pengobatan gratis, sudah berlaku efektif mulai 1 Maret mendatang. “Anggarannya diambilkan dari Bazda Kota senilai Rp400 juta pada tahap pertama tahun ini. Warga kota dalam hal ini, hanya memikirkan bagaimana untuk sampai ke puskesmas. Obat gratis, lalu ongkos pulang kita kasih Rp2 ribu,” ulas Fauzi.
Untuk akte kelahiran dan KTP gratis, akan berlaku efektif 1 April mendatang. “Saat ini, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan sudah connect dengan sejumlah klinik bersalin di Kota Padang. Sejumlah tenaga medis nantinya mengirim SMS ke nomor Dinas Capil, data nama anak, tempat dan tanggal lahir,” ulas Fauzi.
Nantinya, petugas Capil yang bekerja 24 jam (shift) di kantornya akan membuat langsung akte kelahiran tersebut untuk kemudian diantar di rumah sakit atau klinik bersalin bersangkutan. “Pendek kata, sebelum ibu dan anak pulang ke rumah, akte kelahiran itu sudah siap dan sampai ke tangan warga,” tuturnya.
Sementara itu, guna mendukung program KTP gratis berjalan sukses, Fauzi akan mengganti sejumlah petugas yang mengurus KTP di setiap kelurahan dengan petugas yang baru. “Sudah rahasia umum, sejumlah petugas lama sudah terkontaminasi dengan segala hal yang berbau KKN dalam pengurusan KTP. Dalam waktu dekat, saya akan memasukkan sejumlah pejabat eselon IV yang baru di setiap kelurahan untuk mengurus pelayanan KTP gratis tersebut,” tutup Fauzi
